Fadli Zon: Aku Sepakat 100 Persen #2019GantiPresiden, Apabila Tak Indonesia Kacau

Fadli Zon: Aku Sepakat 100 Persen #2019GantiPresiden, Apabila Tak Indonesia Kacau - Hallo Masyarakat Indonesia Seputar Politik Indonesia, Pada Seputar Politik Indonesia Akan Membahas Fadli Zon: Aku Sepakat 100 Persen #2019GantiPresiden, Apabila Tak Indonesia Kacau, Saya Telah Menyiadakan Seputar Politik Indonesia Yang Berkaitkan Tentang Kemajuan/Keterpurukan Bangsa Indonesia . mudah-mudahan isi Artikel Politik Kali ini Dapat Anda Mengerti. okelah, ini dia Artikel Politik Kali ini.

Tokoh : Jokowi
Judul Artikel : Fadli Zon: Aku Sepakat 100 Persen #2019GantiPresiden, Apabila Tak Indonesia Kacau

lihat juga


Fadli Zon: Aku Sepakat 100 Persen #2019GantiPresiden, Apabila Tak Indonesia Kacau

Wakil Ketua Biasa Partai Gerindra Fadli Zon setuju dengan tagar #2019GantiPresiden yang akhir-akhir ini viral di media sosial. Berdasarkan Fadli, sebagian kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo di bidang ekonomi tak berpihak pada rakyat.

\"Aku sepakat 100 persen. Tahun 2019 jikalau bagi kami di Gerindra pasti sepakat 100 persen seharusnya ganti presiden jika enggak ya kita kacau ini Indonesia ke depan secara ekonomi ya sebab kebijakan-kebijakannya itu tak pro rakyat dan bukan ekonomi kerakyatan,\" ujar Fadli di Rumit Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Fadli bahkan mencontohkan kebijakan Presiden Jokowi yang menandatangani Tata Presiden Nomor 20 Tahun 2018 perihal Pengaplikasian Energi Kerja Asing.

Perpres ini memudahkan kekuatan kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia yang berujung pada peningkatan investasi dan pembetulan ekonomi nasional. Melainkan, Fadli mengevaluasi kebijakan hal yang demikian yaitu sebuah ironi dikala banyak masyarakat Indonesia memerlukan profesi. Di sisi lain, lanjut Fadli, kebijakan itu menuai protes di kalangan serikat pekerja.

\"Itu salah satu kebijakan yang amat ironis dan berdasarkan aku ini tak pro rakyat,\" kata Fadli. Kecuali itu, dia juga menyinggung soal kebijakan pemerintah dalam mengimpor beras. Fadli beranggapan sepatutnya pemerintah membikin kebijakan yang melindungi para petani.

\"Ya kita wajib terlalu melindungi pada petani kita, tak boleh impor. Tetapi saat kita lagi kuat, produksi lagi naik-naiknya kita semestinya ekspansif membuka jalan masuk pasar dari luar agar mendapatkan produk dari Indonesia,\" sebut Wakil Ketua DPR itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menandatangani Tata Presiden Nomor 20 Tahun 2018 perihal Pemakaian Daya Kerja Asing. Perpres ini diinginkan dapat memudahkan daya kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia yang berujung pada peningkatan investasi dan pembetulan ekonomi nasional.

Dalam perpres ini diceritakan, tiap-tiap pemberi kerja TKA yang mengaplikasikan TKA semestinya mempunyai agenda penerapan daya kerja asing (RPTKA) yang diresmikan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Tetapi, pemberi kerja TKA tak mesti mempunyai RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang yakni: a. pemegang saham yang menjabat member direksi atau member dewan komisaris pada pemberi kerja TKA b. pegawai diplomatik dan konsuler pada perwakilan negara asing c. TKA pada tipe profesi yang diperlukan pemerintah. Untuk profesi yang bersifat darurat dan mendesak, berdasarkan perpres ini, pemberi kerja TKA bisa mempekerjakan TKA dengan mengajukan permohonan peresmian RPTKA terhadap menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama dua hari kerja sesudah TKA berprofesi.

Dalam perpres ini juga ditegaskan, tiap-tiap TKA yang berprofesi di Indonesia semestinya mempunyai visa tinggal terbatas (vitas) untuk berprofesi yang dimohonkan oleh pemberi kerja TKA atau TKA terhadap menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang peraturan dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan notifikasi dan bukti pembayaran. Permohonan vitas sebagaimana dimaksud sekalian bisa diwujudkan permohonan izin tinggal sementara (itas). Izin tinggal bagi TKA untuk pertama kali diberi paling lama dua tahun dan bisa diperpanjang cocok dengan ketetapan undang-undang perundang-undangan.

Pemberian itas bagi TKA sekalian disertai dengan pemberian izin masuk kembali untuk sebagian kali perjalanan yang masa berlakunya layak dengan dengan masa berlaku itas. Perpres ini mengharuskan tiap TKA yang berprofesi lebih dari enam bulan di Indonesia teregistrasi dalam jaminan sosial ketenagakerjaan atau polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan aturan Indonesia.

Perpres ini ditandatangani Jokowi pada 26 Maret 2018 dan diundangkan Menteri Regulasi dan HAM Yasonna Laoly pada 29 Maret 2018. Perpres ini berlaku sesudah tiga bulan terhitung semenjak tanggal diundangkan. Perpres ini menggantikan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 perihal Pemakaian Kekuatan Kerja Asing yang dihasilkan pada era presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Untuk profesi yang bersifat darurat dan mendesak, berdasarkan perpres ini, pemberi kerja TKA bisa mempekerjakan TKA dengan mengajukan permohonan peresmian RPTKA terhadap menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama dua hari kerja sesudah TKA berprofesi. Dalam perpres ini juga ditegaskan, tiap TKA yang berprofesi di Indonesia mesti mempunyai visa tinggal terbatas (vitas) untuk berprofesi yang dimohonkan oleh pemberi kerja TKA atau TKA terhadap menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang aturan dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan notifikasi dan bukti pembayaran.

Permohonan vitas sebagaimana dimaksud sekalian bisa dihasilkan permohonan izin tinggal sementara (itas). Izin tinggal bagi TKA untuk pertama kali diberi paling lama dua tahun dan bisa diperpanjang pantas dengan ketetapan regulasi perundang-undangan.

Pemberian itas bagi TKA sekalian disertai dengan pemberian izin masuk kembali untuk sebagian kali perjalanan yang masa berlakunya layak dengan dengan masa berlaku itas. Perpres ini mengharuskan tiap TKA yang berprofesi lebih dari enam bulan di Indonesia teregistrasi dalam jaminan sosial ketenagakerjaan atau polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan undang-undang Indonesia. Perpres ini ditandatangani Jokowi pada 26 Maret 2018 dan diundangkan Menteri Undang-undang dan HAM Yasonna Laoly pada 29 Maret 2018.

Perpres ini berlaku sesudah tiga bulan terhitung semenjak tanggal diundangkan. Perpres ini menggantikan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 seputar Penerapan Daya Kerja Asing yang dihasilkan pada era presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.




Demikianlah Artikel Devisa Kali ini Fadli Zon: Aku Sepakat 100 Persen #2019GantiPresiden, Apabila Tak Indonesia Kacau

Sekian Artikel Fadli Zon: Aku Sepakat 100 Persen #2019GantiPresiden, Apabila Tak Indonesia Kacau, mudah-mudahan bisa dipahami anda semua. baiklah, sekian artikel kali ini, Salam Indonesia.

Anda sedang membaca artikel Fadli Zon: Aku Sepakat 100 Persen #2019GantiPresiden, Apabila Tak Indonesia Kacau dan artikel ini url permalinknya adalah http://imnothatextraordinarygirl.blogspot.com/2018/09/fadli-zon-aku-sepakat-100-persen_13.html Semoga artikel ini bisa bermanfaat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Fadli Zon: Aku Sependapat 100 Persen #2019GantiPresiden, Sekiranya Tak Indonesia Kacau

Wakil Ketua Lazim Partai Gerindra Fadli Zon setuju dengan tagar #2019GantiPresiden yang baru-baru ini viral di media sosial. Berdasarkan Fadli, sebagian kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo di bidang ekonomi tak berpihak pada rakyat. \"Aku sepakat 100 persen. Tahun 2019 seandainya bagi kami di Gerindra pasti sepakat 100 persen wajib ganti presiden apabila enggak ya kita kacau ini Indonesia ke depan secara ekonomi ya sebab kebijakan-kebijakannya itu tak pro rakyat dan bukan ekonomi kerakyatan,\" ujar Fadli di Rumit Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/4/2018). Fadli malah mencontohkan kebijakan Presiden Jokowi yang menandatangani Undang-undang Presiden Nomor 20 Tahun 2018 perihal Penerapan Daya Kerja Asing. Perpres ini memudahkan kekuatan kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia yang berujung pada peningkatan investasi dan pembenaran ekonomi nasional. Tapi, Fadli mengevaluasi kebijakan hal yang demikian ialah sebuah ironi dikala banyak masyarakat Indonesia memerlukan profe...
Baca selengkapnya

Fadli Zon: Aku Sependapat 100 Persen #2019GantiPresiden, Jika Tak Indonesia Kacau

Wakil Ketua Awam Partai Gerindra Fadli Zon sependapat dengan tagar #2019GantiPresiden yang akhir-akhir ini viral di media sosial. Berdasarkan Fadli, sebagian kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo di bidang ekonomi tak berpihak pada rakyat. \"Aku sepakat 100 persen. Tahun 2019 sekiranya bagi kami di Gerindra pasti sependapat 100 persen sepatutnya ganti presiden apabila enggak ya kita kacau ini Indonesia ke depan secara ekonomi ya sebab kebijakan-kebijakannya itu tak pro rakyat dan bukan ekonomi kerakyatan,\" ujar Fadli di Rumit Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/4/2018). Fadli malahan mencontohkan kebijakan Presiden Jokowi yang menandatangani Tertib Presiden Nomor 20 Tahun 2018 seputar Penerapan Kekuatan Kerja Asing. Perpres ini memudahkan energi kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia yang berujung pada peningkatan investasi dan koreksi ekonomi nasional. Tetapi, Fadli mengukur kebijakan hal yang demikian yaitu sebuah ironi dikala banyak masyarakat Indonesia memerlukan p...
Baca selengkapnya

Fadli Zon: Aku Sepakat 100 Persen #2019GantiPresiden, Apabila Tak Indonesia Kacau

Wakil Ketua Biasa Partai Gerindra Fadli Zon sependapat dengan tagar #2019GantiPresiden yang baru-baru ini viral di media sosial. Berdasarkan Fadli, sebagian kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo di bidang ekonomi tak berpihak pada rakyat. \"Aku sependapat 100 persen. Tahun 2019 seandainya bagi kami di Gerindra pasti sependapat 100 persen patut ganti presiden seandainya enggak ya kita kacau ini Indonesia ke depan secara ekonomi ya sebab kebijakan-kebijakannya itu tak pro rakyat dan bukan ekonomi kerakyatan,\" ujar Fadli di Rumit Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/4/2018). Fadli malah mencontohkan kebijakan Presiden Jokowi yang menandatangani Hukum Presiden Nomor 20 Tahun 2018 seputar Pengaplikasian Energi Kerja Asing. Perpres ini memudahkan kekuatan kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia yang berujung pada peningkatan investasi dan pembetulan ekonomi nasional. Melainkan, Fadli mengukur kebijakan hal yang demikian yakni sebuah ironi saat banyak masyarakat Indonesia memer...
Baca selengkapnya